Oleh : Ustadz Ammi Nur Baits
Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du
Salah satu produk andalan bank syariah, untuk pelayanan kredit barang ke nasabah adalah murabahah lil amir bis syira’. Atau yang lebiih akrab disebut murabahah.
Murabahah sendiri berasal dari kata ribh [arab: ربـح] yang atinya keuntungan. Dalam fiqh muamalah, cara menetapkan harga dalam jual beli ada dua,
Penjual tidak memberi tahu harga kulakan. Dia hanya menjual barang ke pembeli tanpa memberi tahu berapa harga kulakannya atau berapa nilai untung yang dia dapatkan. Dan inilah bentuk jual beli yang banyak dipraktekkan di masyarakat. Ketika ditawar terlalu rendah, penjual hanya menyatakan, ‘Belum dapat’, artinya belum dapat untung. Para ulama menyebutnya dengan ba’i al-Musawamah.Penjual memberi tahu berapa harga kulakanya atau memberi tahu berapa nilai untung yang dia dapatkan. Para ulama menyebutnya dengan ba’i amanah. Disebut jual beli amanah karena dalam transaksi ini bergantung pada kejujuran penjual ketika menyebutkan harga.
Jual beli amanah ada 3:
[1] Jual beli Tauliyah, dimana barang dijual sesuai harga modal waktu kulakan
[2] Jual beli Wadhi’ah, penjual menjual barangnya dengan harga lebih rendah dari harga modal.
[3] Jual beli Murabahah, penjual melepas barangnya ke konsumen dengan meminta keuntungan tertentu yang diketahui semua pihak.
Berdasarkan keterangan di atas, jual beli disebut murabahah jika:
[1] Penjual menyebutkan harga beli barang itu atau menyebutkan keuntungannya
[2] Ada keuntungan untuk penjual. Terlepas dari cara pembayaran, apakah dibayar tunai ataukah kredit.
Sebenarnya jual beli murabahah ini sering kita praktekkan. Anda memiliki barang, kemudian ada teman anda yang menginginkan barang itu, kemudian anda bersedia menjualkan barang itu kepadanya dengan syarat, teman anda memberi untung sekian kepada anda.
Murabahah Lil Amir bis Syira’
Sebelumnya kita simak dulu pengertian dari istilah, agar tidak terkesan menakutkan.
Murabahah, telah kita singgung definisinya, menjual barang dengan mengambil untung tertentu, dimana penjual dan pembeli sama-sama tahu harga beli dan harga jual.Lil Amir bis Syira’ artinya bagi orang yang menyuruh untuk jual beli.
Sebagai ilustrasi,
Si A dagang aneka pakaian keliling kampung. Datang salah satu konsumen si B, tanya baju gamis. Saat itu, si A tidak punya gamis. Lalu si B pesen ke si A, tolong pekan depan bawakan baju gamis, saya mau beli.
Dalam kasus ini, si B menjadi Amir bis Syira’ (orang yang menyuruh mendatangkan barang untuk dibeli).
Sepekan berikutnya, si A datang dengan membawa aneka gamis. Dengan harapan si B membelinya. Setelah sampai di rumahnya si B, berbagai gamis ditawarkan.
Pertanyaannya:
Siapakah pemilik gamis itu?Apakah si B wajib membeli gamis itu? Atau si A boleh memaksa si B untuk membeli gamis itu?Apakah jika terjadi transaksi, si A harus menyebutkan harga modal?
Jawaban:
Gamis itu milik si A (penjual), atau bisa saja milik orang lain yang dititipkan ke si A untuk dijualkan. Artinya, si A memiliki izin secara legal untuk menjual gamis itu. Karena itu, selama barang ini dibawa si A, semua resiko dia yang tanggung jawab.Tentu saja, si B tidak wajib membelinya. Karena sepekan yang lalu, dia hanya pesan dibawakan gamis, untuk dia beli. Bukan membeli gamis. Transaksi jual beli, baru dilakukan setelah si A bawa barang, dan si B berhak untuk menimbang, apakah sudah sesuai yang diinginkan, baik terkait modelnya maupun harganya.
Demikian pula, si A tidak boleh memaksa si B untuk membelinya. Karena si A memahami, B hanya pesen barang, belum tentu beli.
Boleh disebutkan, boleh tidak. Kembali kepada kerelaan si A untuk menyebutkannya. Dan jika si A menyebutkannya, inilah yang disebut Murabahah Lil Amir bis Syira’.
Semua praktek jual beli di atas dibenarkan, karena tidak ada unsur pelanggaran. Penjual (si A) tidak disebut menjual barang yang tidak dia miliki. Karena yang dia lakukan hanyalah menyediakan pesanan dan bukan menjual. Sementara jual belinya dilakukan ketika si A sudah membawa barang itu.
Murabahah di Bank Syariah
Selama ini aktivitas perbankan di negara kita tidak diperkenankan melakukan bisnis riil. Baik dia di bawah regulasi BI maupun OJK. Bank tidak diperkenankan mengumpulkan dana masyarakat, kemudian dia gunakan sebagai modal untuk berdagang. Bank hanya diizinkan untuk menjadi lembaga pembiayaan.
Mengingat batasan ini, bank yang ingin menyesuaikan diri dengan syariah, kesulitan untuk menciptakan produk yang tidak melanggar syariah, namun bisa menjadi sumber pendapatan bank. Jika bank hanya meminjamkan dana ke nasabah untuk memenuhi kebutuhan nasabah, mk bank tdk boleh meminta kelebihan. Bagi bank syariah, kelebihan ini adalah riba.
Akhirnya bank menerapkan transaksi ‘semi jual beli produk’ yang mereka istilahkan dengan murabahah KPP(Kepada Pemesanan Pembelian). Skema transaksi yang mereka terapkan (lihat skeman)
Ada tiga pihak yang terlibat dalam transaksi ini,
[1] Pemesan(nasabah)
[2] Penjual barang (contoh: dealer)
[3] Lembaga keuangan (bank)
Kemudian, ada 2 akad transaksi yang dilakukan,
[1] Akad jual beli antara nasabah dengan lembaga keuangan
[2] Akad jual beli antara lembaga keuangan dengan penjual barang (dealer).
Dari skema, tahapan transaksi yang dilakukan bank syariah dalam murabahah-nya adalah :
Nasabah mengajukan permohonan untuk pengadaan barang, dan pihak bank melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah. Jika permohonan nasabah diterima, bank melakukan transaksi jual beli kredit dengan nasabah. Nasabah bayar DP, selebihnya akan dibayar dengan cara dicicil selama rentang waktu yang ditetapkan bank. Bank membeli barang ke dealer secara tunai, dan agar langsung diantar ke nasabah. Setelah barang dikirim, nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada bank. Bank mendapat keuntungan dari selisih antara harga dealer dengan harga nasabah.
Catatan Untuk Murabahah Bank Syariah
Kita akan memberikan beberapa catatan untuk murabahah yang diterapkan bank syariah,
Pertama, bahwa dalam jual beli murabahah, tetap berlaku semua rukun dan syarat jual beli. Diantara syarat yang tidak diperhatikan bank adalah, bahwa penjual harus memiliki barang yang dia jual atau mewakili pemilik barang. Karena seseorang tidak boleh men-transaksikan milik orang lain.
Larangan ini telah disebutkan dalam hadis, dari Hakim bin Hizam, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
“Janganlah kamu jual barang yang bukan milikmu.” (Ahmad 15709, Abu Daud 3505, dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).
Kedua, apa yang dilakukan bank, bukanlah jual beli salam, dimana penjual boleh mentransaksikan barang yang belum dia miliki. Jika bank melakukan transaksi salam, boleh saja, bank menjual barang yang tidak dia miliki.
Namun sekali lagi, bank tidak melakukan jual beli salam. Karena salah satu syarat jual beli salam, pembayaran harus tunai di muka. Sementara ini, nasabah membayar dengan cara dicicil.
Ibnu Abbas mengatakan,
لا نرى بالسلف بأساً، الورق في شيء، الورق نقداً
“Kami menganggap jual beli salam dibolehkan. Uang untuk beli sesuatu, uang tunai." (HR. al-Baihaqi dalam Sunan al-Kubro no. 10867)
Oleh karena itu, ketika nasabah bayar DP, transaksi yang terjadi adalah jual beli utang dengan utang. Uangnya tidak tunai, dan barangnya menyusul (tidak tunai). Karena bank belum beli barang sewaktu akad dengan nasabah. Dan jual beli utang dengan utang disebut bai’ kali’ bil kali, yang ini disepakati haram oleh para ulama.
Ibnu Qudamah menukilkan keterangan ijma dari beberapa ulama,
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز وقال أحمد : إنما هو إجماع
Ibnul Mundzir mengatakan, ulama sepakat bahwa jual beli utang dengan utang tidak boleh. Kata Imam Ahmad, Ini ijma’ ulama. (al-Mughni, 4/186)
Ketiga, menjual barang sebelum qabdh (serah terima)
Salah satu diantara larangan dalam jual beli, barang yang kita beli, tidak boleh dijual kembali sebelum terjadi serah terima dan pemindahan barang.
Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhum, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
Siapa yang membeli makanan, janganlah dia jual, sampai dia terima. (HR. Bukhari 2136 & Muslim 3913)
Dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ
Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang barang dagangan dijual di tempat dia dibeli, sampai pedagang memindahkannya ke tempat mereka. (HR. Abu Daud 3501 dan dihasankan al-Albani)
Kata Ibnu Abbas,
وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ مِثْلَهُ
Saya menduga, barang yang lain seperti makanan. (HR. Muslim 3913)
Bank bisa saja beralasan bahwa dia sudah kerja sama dengan dealer. Sehingga dia sudah punya stok barang di dealer, tinggal transfer pembayaran, dan dealer akan mengantar barang ke tujuan yang diinginkan bank.
Dari skema transaksi ini, bank menjual barang sebelum terjadi serah terima. Karena barang langsung dikirim ke nasabah. Barang tidak pernah berada di lingkungan bank sama sekali. Sehingga masalah resiko barang, bank sama sekali tidak terlibat.
Praktek ini berarti melanggar banyak hadis yang menyatakan larangan menjual barang sebelum di-serah-terima-kan.
Keempat, mendapat keuntungan tanpa menanggung kerugian
Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ
“Tidak boleh mendapat keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian.” (HR. Ahmad 6671, Abu Daud 3506, Turmudzi 1279 dan dihasankan Syuaib al-Arnauth).
Salah satu diantara tafsir larangan ini adalah menjual barang yang belum diserah terimakan. Barang dari penjual pertama, langsung dikirim ke pembeli terakhir. Sehingga penjual kedua, sama sekali tidak pernah menerima barang. Dan karenanya, dia tidak pernah menanggung resiko kerugian. Resiko hanya ditanggung penjual pertama dan konsumen terakhir.
Karena kaidah baku dalam masalah muamalah maliyah, setiap keuntungan harus berpasangan dengan resiko kerugian. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menetapkan,
إنَّ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
”Bahwa hasil itu berbanding lurus dengan tanggung jawab resiko kerugian.” (HR. Ahmad 24956, Ibn Hibban 4928 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).
Ketika bank langsung meminta dealer untuk mengantarkan barang ke nasabah, tentu saja bank bebas dari segala resiko kerugian. Bank bisa menikmati keuntungan dari selisih harga yang dia dapatkan, namun segala resiko barang ditanggung dealer dan konsumen setelah menerima barang.
Dengan pertimbangan di atas, murabahah yang diterapkan bank syariah, tentu saja bukan murabahah yang syar’i. Dan bahkan melanggar banyak hadis. Dan jika kita perhatikan lebih detail, hakekat transaksi yang terjadi nasabah adalah utang uang untuk beli barang. Bukan bank menjual barang ke nasabah.
